Batas waktu pelaporan kewajiban fiskal tahunan semakin dekat, memicu lonjakan aktivitas pelaporan dari jutaan warga dan entitas bisnis. Hingga 27 April 2026, otoritas pajak mencatat masuknya lebih dari 12,1 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2025. Waktu yang tersisa kini sangat sempit. Tenggat waktu bagi wajib pajak badan jatuh tepat pada hari Kamis, 30 April 2026, menyisakan hanya segelintir hari kerja sebelum sanksi denda otomatis dijatuhkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui perwakilannya, Inge Diana Rismawanti, terus mengingatkan bahwa keterlambatan akan memicu denda administratif sebesar Rp1.000.000 untuk korporasi dan Rp100.000 untuk individu.
Rincian Pelaporan dan Stabilitas Sistem Baru
Menariknya, dominasi pelaporan sejauh ini masih dipegang oleh wajib pajak orang pribadi berstatus karyawan dengan total 10.238.700 SPT. Kelompok pekerja bebas menyumbang tambahan 1.319.777 laporan pada periode yang sama. Di sektor korporasi, entitas dengan pembukuan tahun kalender telah menyerahkan 539.198 laporan dalam mata uang Rupiah, ditambah 501 laporan dalam denominasi Dolar AS. Tercatat pula 11.437 SPT dari korporasi dengan tahun buku non-kalender dan 23 laporan khusus dari sektor minyak dan gas.
Tingginya angka partisipasi ini menjadi sinyal positif stabilnya sistem Coretax yang baru saja bermigrasi dari infrastruktur e-Filing lama. Hingga akhir April 2026 ini, aktivasi sistem Coretax telah menjangkau 18.604.398 wajib pajak, yang mencakup lebih dari 17,4 juta individu dan sekitar 1 juta entitas korporasi. Akses pelaporan tetap terbuka penuh 24 jam melalui portal digital resmi. Para investor ritel yang memiliki portofolio saham luar negeri juga diingatkan untuk merangkum dividen dan keuntungan modal mereka, karena pendapatan dari luar negeri tetap berstatus sebagai penghasilan kotor sesuai regulasi pajak terbaru.
Keringanan Finansial Lewat Pemutihan Pajak Kendaraan
Di saat tenggat pelaporan nasional terus bergulir, otoritas fiskal di berbagai daerah turut mengambil langkah proaktif dengan merilis serangkaian program insentif untuk meringankan beban finansial masyarakat. Sepanjang bulan April 2026, setidaknya ada tujuh wilayah yang mengaktifkan kembali skema pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan cakupan keringanan yang cukup luas.
Insentif di Wilayah Sumatra dan Sekitarnya Di wilayah barat, Aceh kembali memperpanjang pembebasan denda PKB serta program pajak progresif hingga penghujung tahun 2026. Bergerak ke Riau, berdasarkan pengumuman resmi pertengahan April 2026, program serupa telah dibuka dan dijadwalkan berjalan dari 19 April hingga 19 Agustus 2026. Bagi penunggak lebih dari dua tahun di kawasan ini, kewajiban pelunasan dipangkas hanya untuk tahun terakhir dan tahun berjalan. Bahkan, kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke Riau akan langsung diberikan diskon pokok pajak 50 persen. Sementara itu, otoritas di Lampung dan Bangka Belitung kompak memberlakukan pemutihan sejak 1 April hingga 31 Juli 2026. Fasilitas yang ditawarkan sangat komprehensif, mulai dari bebas denda asuransi wajib (SWDKLLJ), pembebasan bea balik nama (BBNKB), hingga penghapusan pajak progresif.
Peluang Keringanan di Jawa dan Kalimantan Tren insentif fiskal ini tidak hanya terpusat di Sumatra. Kalimantan Timur baru saja memulai program pemutihan dari 8 April hingga 30 Juni 2026, membebaskan warga dari segala beban tunggakan denda PKB serta bea balik nama kendaraan kedua. Di Pulau Jawa, otoritas fiskal wilayah Banten meluncurkan kebijakan yang sama mulai 10 April sampai 30 Juni 2026. Mereka berfokus pada penghapusan sanksi administratif bagi warga yang bersedia melunasi kewajiban pokok tahun 2026.
Kawasan ibu kota negara di Jakarta pun tidak ketinggalan merilis insentif yang berlangsung mulai 13 April hingga 31 Agustus 2026. Fokus utama di Jakarta adalah penghapusan denda keterlambatan secara menyeluruh serta penggratisan bea balik nama untuk kendaraan bekas. Kesempatan ini sengaja dibuka lebar agar masyarakat hanya perlu membayarkan pokok pajak murni, tanpa harus dihantui akumulasi denda yang selama ini menumpuk.
